Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa
Keywords:
Legal Protection, Perpetrator, Procurement of goods and servicesAbstract
Legal protection for those involved in procuring goods and services is important because it can ensure that the process of procuring goods and services runs in accordance with applicable law. Legal protection can also prevent state losses resulting from implementation results that do not comply with specifications. The purpose of writing this article is to determine the urgency or importance of legal protection for actors procuring goods and services. This type of research is normative research. Normative research is research carried out through library research. Protection and law enforcement are the main foundations for maintaining justice and order in a country. Legal protection can provide full protection to legal subjects who are victims of violations of their rights. Procurement of government goods and services is regulated in Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods/Services. In the procurement of goods or services, problems often occur. Therefore, legal protection for actors procuring goods or services is absolutely necessary
References
Julianda B. Manalu, 2017, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 12, Nomor 2, Juli- Desember 2017.
Musa Darwin Pane, 2017, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa suatu tinjauan yuridis peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Jurnal Media Hukum VOL. 24 NO. 2
/ DESEMBER 2017
Nuktoh Arfawie Kurdie, Telah Kritis Teori Negara Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
Ronny Hanitijo Soemitri, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia, Jakarta, 1994.
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
Satjipto Raharjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003.
Soedjono Dirjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang barang/jasa Pemerintah
Peraturan Lembaga Pengadaan Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perencanaan Pengadaan
Peraturan Lembaga Pengadaan Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola
Peraturan Lembaga Pengadaan Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman pelaksanaan barang/jasa melalui penyedia
Peraturan Lembaga Pengadaan Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Barang/Jasa
http://www.statushukum.com/perlindungan
-hukum.html, diakses Hari Rabu, pada tanggal, 03 Mei 2017.
http://www.artika.com/arti-370785- perlindungan.html, diakses Hari Rabu, pada tanggal, 03 Mei 2017.
http://www.tesishukum.com/pengertian- perlindungan-huku-menurut-para-ahli/, diakses Hari Rabu, pada tanggal, 03 Mei 2017.
http://www.materibelajar.id/2015/12/hakika t-perlindungan-serta-penegakan.html, diakses Hari Kamis, pada tanggal, 04 Mei 2017.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
